SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN KAUR.
Oleh: Drs.H.Son.Eswandy
Ketua PWK Palembang 2007 - 2017.
Kabupaten Kaur yang dulunya merupakan Eks Kewedanaan Kaur meliputi wilayah hanya 3 kecamatan saja yaitu Kecamatan kaur Utara, kecamatan kaur tengah dan kecamatan kaur Selatan dengan ibukotanya Bintuhan .
Wilayah kabupaten ini memanjang dari Utara ke Selatan disepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatra , mulai dari perbatasan kabupaten Bengkulu Selatan yaitu jembatan Sulawangi sampai dengan jembatan Air menunglah di Kabupaten lampung barat berbatasan dg Propinsi lampung .
Luas wilayah kabupaten kaur dipesisir pantai pulai sumatera mempunyai luas wilayah daratan 2 ribu 556 Km2 terdiri dari daerah daratan pesisir Pantai dan bukit bukit barisan dengan garis pantai sepanjang 106,6 Km dan luas kawasan laut sejauh 4 Mil dari garis pantai meliputi wilayah seluas 789,69 Km2.
Kabupaten kaur berdiri berdasar kan Undang Undang No. 3 Tahun 2003 yang disyahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 januari 2003 Tentang terbentuknya atau disyah kannya Kabupaten baru di Propinsi Bengkulu . Kabupaten baru tersebut adalah kabupaten Muko Muko , Kabupaten Seluma dan kabupaten kaur .
Menjelang diberlakukan Undang Undang No 3 tahun 2003 tersebut kabupaten Kaur di mekar kan Menjadi 7 Kecamatan yaitu terdiri dari 3 kecamatan induk yaitu kecamatan kaur Utara , Kecamatan kaur tengah dan Kecamatan kaur selatan ditambah dengan 4 perwakilan kecamatan dijadikan kecamatan difinitif yaitu kecamatan Muara tetap , Kecamatan Maje , Kecamatan Nasal dan kecamatan Tanjung Kemuning .
Berdirinya Kabupaten kaur melalui Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 tersebut tidak terlepas dari prosess perjuangan yang panjang rakyat Eks Kewedanaan kaur yang memperjuangkan agar wilayah Eks kewedanaan kaur yang meliputi 3 kecamatan induk dan 4 kecamatan perwakilan untuk menjadi Kabupaten tersendiri memisahkan diri dengan Kabupaten Induk yaitu kabupaten Bengkulu Selatan .
Adanya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah dengan Otonomi daerah nya memungkinkan terbentuknya daerah Otonomi ,Kabupaten atau Propinsi baru yang berdiri sendiri memisahkan dengan wilayah induknya untuk lebih mempermudahkan pelayanan memperpendek rentang waktu kegiatan administrasi pembangunan dan administrasi publik kegiatan pembangunan melalui otonomi daerah.
Jatuhnya rezim Suharto dengan timbulnya reformasi di berbagai bidang baik dalam pemerintahan , budaya dan organisasi kenegaraan yang kesemuanya itu memacu Rakyat eks Kewedanaan kaur itu membentuk kabupaten baru memisahkan diri dg kabupaten Induk dan usul ini terus bergema dan bermunculan disetiap saat apabila ada pertemuan .
Usulan2 petisi tersebut juga terdengar oleh warga Kaur lainnya yang diperantauan yg tergabung dlm komunitas Persatuan Warga Kaur diseluruh tanah air khususnya Warga Kaur di Jakata baik di Palembang , Lampung , Jogyakarta dan Bengkulu mengusulkan agar Ke Wedanaan Kaur memisahkan dari kabupaten induk, Atau jadikan Bintuhan sebagai ibukota Dati 2 Bengkulu Selatan.
Termasuk diantaranya Usul usul tersebut datang dari Persatuan Warga kaur PWK Jakarta , Himpunan Anak Kaur - HAK - Palembang , PWK Bengkulu , termasuk diantara juga usulan Himpunan Generasi muda Kaur Jakarta Baik yg berada di Bintuhan maupun Bengkulu.
Salah satu tokoh yg banyak berperan dlm memperjuangkan berdiri nya Kab Kaur ini Adalah Habib Alwi Achmad Syeh Abubakar beliau sebagai anggota DPR MPR RI mewakili prop Bengkulu pd waktu itu yg senantiasa meberikan fasilitasi dukungan dari usulan untuk berdirinya Kab Kaur.
Beliaulah yg mensponsori Pertemuan dg tokoh2 masyarakat Bengkulu termasuk Pasirah Kepala Marga Se kewedanaaan Kaur untuk datang dan hadir dlm pertemuan dg Gub Bengkulu yg baru Ali amin SH pd th 1969 di Hotel Samudra Bengkulu termasuk dlm acara tsb petisi untuk menyuara kan berdirinya Kewedanaan Kaur dapat memisahkan diri dg Kabupaten Bengkulu Selatan dan membuat spanduk2 menyuaraka agar daerah KeWedanaan Kaur berdiri sendiri lepas dari Dati 2 Bengkulu Selatan.
Sebenarnya usaha Untuk menjadikan wilayah eks Kewedanaan kaur menjadi kabupaten difinitif sudah dimulai dan dilakukan jauh jauh hari , sebelum adarnya reformasi .
Rakyat kaur dg adanya Reformasi. menghendaki adanya perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat kaur dan ingin mengolah potensi kekayaan alam secara sendiri dan otonomi , Apalagi daerah kaur saat itu masih sangat ketinggalan dan terkebelakang dibanding kan dengan daerah lainnya di tanah air , Sedang kan akses perekonomian Kaur khususnya Bintuhan banyak lah melalui Jakarta dan Bengkulu di banding kan dg Manna mengingat buruk nya transportasi darat pada waktu itu
Saya masih ingat ketika saya baru masuk SMP sekitar tahun 1963 ketika kunjungan Gubernur Sumatra selatan Achmad Bastari pada waktu itu melakukan kunjungan Ke Bintuhan Ada spanduk yg dipasang antara Muara Kinal Dan Desa Mentiring dijembatan yg rusak berat Oleh seorang Tokoh masyarakat kaur yg bernama Tajap Marzuki Dari Kinal . Sepanduk tersebut bertuliskan inilah hasil kemerdekaan RI yg membuat Gubernur tersebut tersinggung dan marah dan menuduh sabotase . Akhirnya tajap tersebut masuk penjara di Manna
Ini adalah bgn dari perjuangan rakyat Kaur tidak terlepas dari suara rakyat ingin daerah nya diperhatikan dan dibangun .
Ketika Tajap tersebut terpilih jadi anggota DPR Kabupaten Bengkulu Selatan ia tetap gencar menyuarakan suara rakyat bersama Habib Alwi Syeh Abubakar tokoh masyarakat Kaur yg juga anggota DPRD Kab Bengkulu selatan dari Bintuhan dan mengusulkan agar Kaur menjadi kabupaten sendiri terpisah dari Kab Bengkulu Selatan dan usul2 tersebut senantiasa kandas ditengah jalan tidak disetujui oleh Kabupaten atau Dati 2 Bengkulu Selatan .
Utusan KAPPI Kesatuan Aksi pemuda Pelajar Indonesia dari Kaur yg di pimpin Oleh Alm Suparwan Zahari dengan sekretaris Alm Moh Daili H.saied pada awal2 tahun 1966 berjalan kaki 2 hari 2 malam dari Bintuhan menuju ke Kota Manna ibukota kabupaten Bengkulu selatan untuk menghadiri Appel KAPI Sekabupaten Bengkulu Selatan.
Dimana dalam kesempatan tersebut Utusan KAPI Bintuhan Atas saran Tokoh masyarakat Kaur Habib Alwi SyehAbubakar mengusulkan melalui KAPI agar Bupati Syah Johan dapat memperbaiki sarana Jalan menuju Bintuhan yg rusak serta petisi agar Ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan di Pindahkan saja ke Bintuhan .
Namun usul tersebut juga tidak membuahkan hasil , kandas ditengah jalan dan tidak pernah di gubris hanya menjadi tertawaan orang saja . itulah bagian dari perjuangan Rakyat Eks kewedanaan kaur untuk memperjuangan agar menjadi kabupaten tersendiri ,
Utusan KAPPI Kaur tersebut saya masih ingat berjumlah 5 orang lebih antara lain Sdr Suparwan Zahari , Moh Daili Saied . Ali reda , Sabidi dan saya Sendiri selaku Seksi Pengerahan massa selebihnya saya tidak ingat lagi guna mengusulkan agar pemerintah daerah memperhatikan dan memperbaiki sarana jalan yg rusak yg pada waktu itu tidak bisa dilalui sama sekali oleh kenderaan.
Prasana jalan pada saat itu sangat memperihatinkan sekali , disamping mengusulkan agar ibukota Kabupaten Bengkulu selatan dipindahkan ke Bintuhan saja atau perlu dibentuk nya Kabupaten Kaur yang baru dengan memisahkan diri dengan kabupaten Bengkulu Selatan .
Sekitar Tahun 1967 tokoh Masyarakat kaur Sekaligus juga Anggota DPRGR / MPR RI utusan Propinsi Bengkulu Habib S.Alwie Ahmad Syeh Abubakar melakukan telaah ulang / menselusuri kembali wacana pengusulan daerah Eks Kewedanaan kaur untuk di jadikan Kabupaten baru memisahkan dg kabupaten Bengkulu Selatan namun usaha itu sia sia belaka juga kandas ditengah jalan .
Sekitar th 1970 moment yg paling bekesan ketika kunjungan Gubernur Bkl Ali Amin SH Ke Bintuhan guna mendengar kan dan melihat langsung asfirasi Masyakat Kaur .
Pernyataan sikap Masyarakat dibacakan oleh Drs Sofyan Suri di hadapan Gubernur Bkl Ali Amin SH dan Bupati Syahjohan bertempat di Hotel Murni Bth untuk selanjutnya diteruskan Ketingkat kabupaten dan propnsi Bengkulu .
Resolusi maupun Usulan usulan Untuk menjadikan Kaur menjadi Kabupaten baru terus bergema sampai dengan awal tahun 1977 bersama delegasi Persatuan warga kaur PWK Jakarta Pimpinan Hasbullah Oesman bersama Himpunan Mahasiswa Kaur Jakarta - HMKJ yg dipelopori Suparwan Zahari, Daili Said, Yanwar Dawam dan Thabran Alwi , dan kawan2 lain nya .
Pada prinsipnya mereka berusaha menyampaikan pernyataaan msyaraKat Kaur baik kepada Bupati Bengkulu Selatan dan Gubernur Bengkulu yg kesemuanya itu tidak mendapat tanggapan dari Bupati Syah Johan apa lagi sampai menyentuh kepemerintah propinsi karena wewenang ada pada DPR kabupaten dan Gubernur Bengkulu .
Sekitar tahun 1971 masyarakat kaur bersama tokoh agama membentuk Wadah /organisasi PMRK atau Perjuangan Masyarakat Rakyat Kaur dirumah H Nurdin Razak dg ketua terpilih Drs Sofyan Suri , Humas Sadaruddin Syaleh, bendahara Syahran Ali.
Perjuangan untuk memisahkan dg Kab Bengkulu Selatan terus bergejolak ditandai Tgl 13 Agustus 1971 masyarakat berkumpul di lapangan Merdeka Bintuhan guna menyambut kedatangan Bupati Dati 2 Bengkulu Syah Djohan guna mendendengarkan asfirasi masyarakat yg dihadiri oleh para relawan yg tergabung organisasi Perjuangan Masyarakat rakyat kaur juga Gerasi Muda Kaur yg diketuai oleh Syarnubi Syarif sekaligus penyampaian asfirasi Rakyat Kaur yg penuh gejolak yg mengakibat kan ditangkap nya berapa tokoh masrakat Kaur oleh Polisi antara lain Syarnubi Syarief
Perjuangan PMRK ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Habib Alwi yg pada waktu selaku anggota DPR MPR utusan Propinsi Bkl Untuk segera menyampai petisi rakyat Kaur Ke Bkl melalui persetujuan DPRD dari 2 Bengkulu Selatan agar segera dibentuknya Kab Kaur
Dukungan Perjuangan terus mengalir baik dari Persatuan Warga Kaur Jakarta pimpinan Hasbullah Oesman dan PWK Bengkulu dan Organisasi GEMA Generasi muda Kaur dg ketua Syarnubi Syarif.
Dengan Jatuhnya Rezim Suharto Presiden RI Tahun 1998 Gaung Reformasi pun bergema kembali , Usaha untuk menjadikan Kabupaten baru muncul kembali oleh Tokoh tokoh masyarakat kaur dan rakyat kaur yang berkumpul di rumah Syadaruddin Syaleh pada tgl 14 April 1999 melakukan dialog terbuka dan berdiskusi untuk membentuk Kepanitiaan membuat usulan kembali Ke pada DPRD Dati 2 Bengkulu Selatan maupun susulan ke pemerintah pusat . Tokoh2 masyarakat kaur yg berkumpul pada waktu itu adalah H A.Rani Saleh , H.Zahari , H Sirajudin Fadel , Sabri Abdullah , Syamhardi Saleh , Mansyur Manca SH , Zulkarnain Musa , Kasirwan dkk serta tokoh2 masyarakat Kaur lainnya yg hadir pada saat rembuk atau Musyawarah tersebut. Musyawarah yang berlangsung dirumah Syadarudin Saleh tersebut mendapat tanggapan positif dan perdebatan dari masyrakat kaur dengan banyaknya usul dan pendapat dan berhasil menyatakan kebulatan tekad guna menjadikan Eks Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten definitive .
Rapat dan Musyawarah masyarakat kaur Yg berlangsung dirumah Syadarudin Saleh dilanjutkan kembali pada tgl 15 April 1999 dan berhasil membuat beberapa rekomendasi dan Usulan sekaligus membentuk Panitia Musyawarah Masyarakat kaur dengan Ketua terpilih Syamhardi Saleh dan Sekretaris terpilih Johan Syafri mahwi.
Hasrat yang sangat besar kemauan masyarakat kaur untuk menjadikan Eks Kewedanaan Kaur menjadi kabupaten difinitif tidak terbendung lagi dengan adanya dukungan dari berbagai organisasi maupun pernyataan msyarakat Kaur yang berada di perantauan .
Sehingga diharapkan proses pemekaran kabupaten ini juga bertujuan agar semua penyelenggaraan Pemerintah dapat dikontrol dan dipantau lebih mudah . dengan adanya pemekaran Eks Kewedanaan Kaur juga dapat menggali dan membangun potensi yang dimilikinya untuk kemakmuran , kesejahteraan dan kemajuan daerahnya sendiri .
Gema reformasi pun terus bergaung sampai kepelosok pelosok desa yg membangkitkan semangat dan gairah rakyat kaur untuk terus merealisasikan usulan dengan digelarnya Rapat Akbar pada tanggal 17 April th 1999 bertempat di Aula kantor Camat kaur Selatan Bintuhan Rapat akbar tersebut di ikuti oleh seluruh elemen dan tokoh masyarakat kaur dari 3 Kecamatan induk dan 4 Kecamatan perwakilan diwilayah eks Ke wedanaan Kaur , juga dihadiri oleh tokoh masyarakat kaur baik yang berada asal Jakarta , Bengkulu dan Palembang maupun masyarakat Kaur yang berada dikabupaten induk Bengkulu Selatan .
Dalam Rapat Akbar yang berlangsung di Aula kantor Camat kaur Selatan menetapkan Komposisi dan pengurus Forum Persiapan Kabupaten Eks Kewedanaan kaur ( FPKK ) secara aklamasi memilih Ketua Umumnya adalah Syamhardi saleh sedangkan Pengurus lainnya dipilih melalui tim Formatur yang di bentuk saat itu. Rapat akbar ini menetapkan Ke panitiaan dan mempersiapkan usul usul rekomendasi melalui proposal agar segera terbentuknya Kabupaten kaur .
Adanya kelambanan dan stagnasi yg dilakukan oleh Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten dibawah kepemimpinan Syamhardi Syaleh maka kepempinan Presidium diganti atau diterus kan Oleh Buyung Syukur Alwi dg beberapa anggota baru antara lain Syarnubi Syarif , Drs Sofyan Suri dan Hermin Malik sebagai tenaga pemikir ilmiah dari Unib Bengkulu.
Rapat2 tingkat Presidium terus dilakukan di Hotel Gumay Bengkulu kebetulan milik Org Bintuhan Kadir Hamid yg banyak berjasa dlm memper juangkan berdirinya Kab Kaur, di bawah Komando Buy Syukur hampir setiap bulan melakukan rapat2 dan konsoildasi di Hotel tsb bersama Pekumpulan Masyakat Bengkulu yg di Ketuai oleh Buy Syukur Alwi , Wk Ketua Drs Asnawi Lamat dan sekretaris Yudian Rasyid Cikal bakal nya PWK Bengkulu.
Anggota DPRD Dati Bengkulu Selatan setelah mendengarkan paparan yg disampai kan Oleh DR Hermin Malik cs secara aklamasi disetujui oleh DPRD Dati 2 Bengkulu Selatan dg tidak ada sanggahan sedikit pun semua anggota menyetujui.
Apa yang dilakukan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten kaur ( PPKK) ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.35 Tahun 2000 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang disetujui nya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Yaitu Wilayah Eks kewedanaan kaur meliputi 3 Kecamatan Induk dan 4 kecamatan perwakilan , menjadi Kabupaten baru yaitu kabupaten kaur .Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu selatan kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2001 mengenai pemekaran wilayah kabupaten Bengkulu selatan tersebut .
Kemudian Melalui Surat keputusan Nomor 27 tahun 2002 DPRD Kabupaten Bengkulu selatan ditetapkan sebagai Ibukota kabupaten kaur adalah Bintuhan dengan Wilayahnya meliputi 3 kecamatan induk dan 4 kecamatan perwakilan sekaligus batas batas wilayahnya seluas 2 ribu 556 km2. Melalui Surat Keputusan No. 30 tahun 2002 disetujui nya dukungan dana terhadap kabupaten kaur oleh kabupaten induk serta Surat keputusan Nomor 31 DPRD kab Bengkulu selatan mengenai biaya pemekaran kabupaten dan biaya peninjauan Oleh Tim Departemen ke Persiapan Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur .
Perjalanan panjang Untuk menjadikan Eks kewedanaan Kaur pun berakhir tepat tanggal 27 Januari 2003 disahkan nya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang terbentuknya kabupaten baru dalam propinsi Bengkulu , yaitu terbentuknya kabupaten Muko Muko , kabupaten Seluma dan kabupaten kaur . Melalui Surat Keputusan Menteri dalam negeri Nomor .131.28-258 tahun 2003 di angkatnya Sdr Ir.H.Syaukani Saleh Sebagai Careteker Pejabat Bupati kabupaten kaur , pada waktu itu Ir.H. Syaukani saleh masih menjabat sebagai kepala Dinas perkebunan Propinsi Bengkulu.
Pelantikan Ir H Syaukani Saleh dilakukan sebagai Pejabat atau caretaker Bupati Kaur Tanggal 23 mei 2003 dan secara resmi Eks Kewedanaan kaur menjadi Kabupaten kaur definitive dengan ibukotanya Bintuhan .. Sejak tangal 23 Mei 2003 Kegiatan Pemerintahan Kabupaten mulai resmi bergulir dengan melaksanakan sistim adminstrasi pemerintahan namun Anggaran masih berinduk ke kabupaten Bengkulu Selatan di Manna sampai terbentuknya dinas dan instansi dan Bupati terpilih definitive .
Pada Bulan Juni Tahun 2005 Untuk pertama kali Pilkada Kaur di lakukan untuk memilih Bupati kaur definitive . Dalam Pilkada kaur tersebut terpilih Ir H Syaukani saleh sebagai Bupati kaur dan Wakil Bupati Kaur Drs Warman Suwardi untuk Priode Tahun 2005 – 2010. Pelantikan Bupati kaur terpilih Priode th 2005 – 2010 berlangsung tgl 4 Agustus 2005 di lakukan di Propinsi Bengkulu mengingat menghindari adanya pasca kerusuhan yang terjadi selama Pilkada kaur tersebut .
Belum sampai setahun kepemimpinan Ir H.Syaukani Saleh beliau meninggal dunia karena sakit tanggal 11 April 2006 dan di lanjutkan kepemimpinan oleh Wakil Bupati Kaur Drs H Warman Suwardi dan pelantikan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2006 .
Proses kepemimpinan pun terus bergulir dan berlanjut dibawah Kepemimpinan Bupati kaur Drs H.Warman Suwardi MM sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Kaur Tahun 2010.
Pada tanggal 3 Juli 2010 Pemilihan Umum kepala daerah atau Pilkada kabupaten ke 2 Dilakukan untuk memilih Bupati Kaur untuk Priode 2011 -2016 . Pilkada Tanggal 3 Juli 2010 menghasilkan 2 Pasangan kandidat pemenang masing masing Kol Joharman Saleh berpasangan dg Drs Anhar Basyarudin dan DR.Hermin Malik Msc Berpasangan Dengan Hj Yulis Suti Sutri. dilanjutkan dengan Pilkada Putaran ke 2 tanggal 27 Maret 2011 .
Keluar sebagai Pemenang pada Pilkada putaran ke 2 tanggal 27 Maret 2011 adalah DR.Hermen malik Msc berpasangan dengan Hj Yuli Suti Sutri Untuk Priode 2011 - 2016. dan seterusnya kepemimpinan Kab Kaur silih bergant sesuai dg perUndang2an dan asfirasi masyarakat Kaur.//Son
----------------------------------
Daftar Bacaan
1.Profile Kab Kaur Pemda Kab Kaur th 2003
2. Hasil Musrembang Kab Kaur th 2008.
3. Wawancara dg Syamhardi Syaleh dan Syadaruddin Saleh di Bintuhan th 2003
4. Wawancara dg Zulkipli Tempuh mantan ketua GPPK Plg th 2018
5. Wawancara dg Syarnubi Syarief Mantan Camat Kaur Selatan th 2022
6. Wawancara dg Buy Syukur Alwi th 2022
Tidak ada komentar:
Posting Komentar